IMPLEMENTASI PERAN
GENERASI MILENIAL DI ERA 4.0
TERHADAP NILAI-NILAI DEMOKRASI LANGSUNG
DI DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
MOHAMAD
ARIFUDIN SYAH
NPM: 10520621
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS
GUNADARMA FAKULTAS PSIKOLOGI
Jln. Akses Kelapa Dua, Cimanggis Pasir Gunung Selatan
Kecamatan Cimanggis Kota
Depok Jawa Barat
DAFTAR ISI
COVER.......................................................................................................... i
DAFTAR ISI.................................................................................................. ii
KATA PENGANTAR................................................................................... iii
ABSTRAK..................................................................................................... iv
BAB I ...... PENDAHULUAN
1.1 ... Latar Belakang.................................................................. 1
1.2 ... Rumusan Masalah............................................................. 2
1.3 ... Tujuan Pembahasan........................................................... 2
BAB II ..... ISI
2.1.... Landasan Teori.................................................................. 3
2.1.1 .. Generasi
milenial................................................... 3
2.1.2 .. Era
4.0.................................................................... 3
2.1.3 .. Nilai
– Nilai Demokrasi Langsung........................ 4
2.1.4... Pilkada
.................................................................. 8
2.2 ... Pembahasan (Implementasi Peran
Generasi Muda).......... 9
2.1.1
Implementasi
Peran Generasi Muda……………..
2.1.2
Implementasi
nilai-nilai Pancasila dalam Pilkada
serentak di Era
Pandemi Covid-19………………. 11
BAB
III .... KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 ... Kesimpulan........................................................................ 13
3.2 ... Saran.................................................................................. 13
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... 14
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur
kehadiran Allah SWT atas terlaksananya pembuatan makalah Implementasi Peran
Generasi Millenial Di Era 4.0 Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Langsung Di Dalam
Pemilihan Kepala Daerah dan sumber yang akan digunakan sebagai proses
pembelajaran di lingkungan Universitas Gunadarma Kota Depok. Penyusunan makalah
ini terselesaikan atas kerja keras penulis dan terutama
berkat pertolongan Allah SWT . Dalam pembuatan makalah ini saya
rasa masih banyak
kekurangan di sana sini,
sehubungan dengan hal
tersebut saya mengharapkan
kritik dan saran
dari pembaca agar
dalam pembuatan makalah
berikutnya akan lebih
baik lagi.
Semoga
makalah yang saya tulis ini dapat memberikan manfaat baik bagi saya sebagai
penulis maupun pembaca dan apabila ada kesalahan dalam kata-kata yang saya
buat, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.
Jakarta,
08 November 2020
Mohamad Arifudin Syah
ABSTRAK
Makalah ini bertujuan Agar masyarakat Indonesia
mempunyai kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Generasi
millennial adalah salah satu bagian dari masyarakat yang dapat memberikan
kontribusi dalam penerapan nilai-nilai demokrasi. Generasi milenial diharapkan
menjadi pelopor terdepan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi. Dengan memahami
demokrasi maka akan terbentuk sikap saling menghormati satu sama lain.
Pembicaraan mengenai
demokrasi, selain hal di atas menyangkut juga hak-hak politik dan kebebasan
rakyat untuk berorganisasi, berkumpul, berekspresi atau unjuk rasa, dan lain
sebagainya, yang dianggap sebagai bagian kebebasan sipil dan juga bagian dari
kontrol rakyat secara langsung atas jalannya kekuasaan negara/pemerintahan.
"Balancing of Power" yang muncul dari masyarakat, dikenal dalam
konsep "Civil Society", yakni adanya kelompok-kelompok kepentingan
dan kritis dari masyarakat. Meskipun penyaluran kepentingan ini bisa saja
dimuarakan melalui kekuatan legsilatif juga.
Implementasi
dari peran generasi millennial sangat diperlukan guna keberlangsungan demokrasi
di Indomesia. Bentuk nyata dari implementasi tersebut adalah berperan aktif
dalam penyelengaraan Pemilihan kepala Daerah.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Dalam Demokrasi Pancasila seperti di Indonesia, Pemilu
sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Sudah
menjadi kewajiban, pemerintahan demokrasi melaksanakan pemilihan umum dalam
waktu yang sudah ditentukan.
Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilandasi pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat, yaitu:
"...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.." Perubahan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 mengatajan bahwa:
"kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar."
Saat ini, kaum milenial dinilai memiliki peran penting
dalam proses penguatan demokrasi. Hal ini dikarenakan lebih dari setengah keseluruhan
jumlah masyarakat Indonesia merupakan kaum milenial. Generasi milenial dianggap
sebagai bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia, generasi ini lahir di era
teknologi dan internet mulai berkembang pesat. Para milenial ini lah yang
menjadi harapan untuk masa sekarang dan masa depan dalam membangun Indonesia.
Dengan kemampuan yang dimiliki di dunia teknologi dan
sarana prasarana yang ada, generasi milenial ini memiliki peluang yang sangat
banyak atau potensi agar mampu berada didepan dari generasi yang
sebelumnya. Dengan adanya teknologi mereka mampu untuk melakukan pengawasan (controlling) terhadap
jalannya pelaksanaan demokrasi. Melalui controlling ini mereka
bisa mengetahui sejauh mana perkembangan demokrasi di negara ini. Bisa juga
dengan mulai membuka ruang publik melalui media sosial, dengan mulai
menyuarakan pentingnya peran milenial dalam terwujudnya pelaksanaan demokrasi
yang lebih baik.
Tahun 2020 di beberapa daerah akan dilaksanakan Pilkada
serentak. Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi
memang tidak mudah. Hal ini dikarenakan Pemilu harus mengelola dua aspek sekaligus,
yakni teknis pelaksanaan dan ketaatan protokol kesehatan. Pasalnya, hal
tersebut dibutuhkan untuk menjamin proses pilkada berlangsung dalam situasi
terkendali. Sehingga, ajang pilkada tersebut tidak menciptakan kluster positif
Covid-19 baru.
1.2
Rumusan Masalah
1.
Apakah nilai-nilai Musyawarah dalam mufakat
pada sila ke 4 Pancasila tersebut dijalankan selama 75 tahun Indonesia merdeka?
2.
Apakah nilai-nilai tersebut diimplementasikan oleh
generasi Milenial?
3.
Bagaimana penerapan nilai-nilai demokrasi di
era 4.0
4.
Bagaimana kesiapan pemerintah dalam
pelaksanaan Pilkada di Era Pandemi Covid-19
1.3
Tujuan Pembahasan
1.
Agar masyarakat Indonesia mempunyai
kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi
2.
Generasi milenial diharapkan menjadi
pelopor terdepan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi
3.
Dengan memahami demokrasi maka akan
terbentuk sikap saling menghormati satu sama lain
4.
Generasi millennial adalah salah satu
bagian dari masyarakat yang dapat memberikan kontribusi dalam penerapan
nilai-nilai demokrasi.
5.
Pelaksanaan Pilkada serentak tidak
menimbulkan cluster covid positif baru di masyarakat
BAB II
ISI
2.1
Landasan Teori
2.1.1 Generasi Milenial
Milenial (juga dikenal
sebagai Generasi Y, Gen Y atau Generasi Langgas) adalah
kelompok demografi setelah Generasi X (Gen-X). Tidak ada batas
waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti
biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan
pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran.
Milenial pada umumnya adalah
anak-anak dari generasi Baby Boomers dan Gen-X yang tua. Milenial kadang-kadang
disebut sebagai "Echo Boomers" karena adanya 'booming' (peningkatan
besar), tingkat kelahiran pada tahun 1980-an dan 1990-an. Untungnya di abad ke
20 tren menuju keluarga yang lebih kecil di negara-negara maju terus
berkembang, sehingga dampak relatif dari "baby boom echo" umumnya
tidak sebesar dari masa ledakan populasi pasca Perang
Dunia II.
2.1.2 Era 4.0
Sebagaimana kita tahu arti dari
revolusi sendiri adalah perubahan besar yang terjadi dalam waktu singkat.
Perubahan besar ini terjadi dalam dunia Industri yang
pastinya memberikan banyak dampak pada lingkungan kehidupan manusia. Disebut
revolusi Industri 4.0 karena pada bidang industri sudah terjadi revolusi
sebanyak 4 kali.
Secara sederhana, Revolusi
Industri 4.0 dapat diartikan sebagai revolusi yang terjadi pada era Industri
untuk yang ke-4 kalinya. Sementara pengertian Revolusi Industri 4.0 secara umum
adalah nama yang diberikan terhadap perubahan yang terjadi pada bidang industri
yang didominasi oleh otomatisasi dan juga pertukaran data.
Dapat dikatakan bahwa revolusi
Industri 4.0 memunculkan Pabrik Cerdas yang termasuk ke dalamnya komputasi
awan, Cyber-fisik, komputasi kognitif, Mobile Technology (5G), Artificial
Intelligence (Ai) atau kecerdasan buatan, Internet of Thing (IoT),
dan hal lainnya yang akan membuat produksi lebih mudah dan efisien.
Pada era Industri 4.0 ini, peran
manusia menjadi sangat sedikit, karena segala pekerjaan akan diambil alih oleh
mesin, komputer, dan juga robot yang mampu bekerja lebih efektif dan
efisien.
2.1.3 Nilai – Nilai Demokrasi Langsung
Demokrasi sebagai sebuah sistem
pemerintahan berakar dari sejarah barat, khususnya Yunani dan Romawi, yang
mendorong mayoritas warganegara berpartisipasi dalam menentukan arah negara. Di
masa lalu, di Yunani, dikenal sebagai "city-state" (negara kota),
seperti di masa Aristotle dan gurunya Plato hidup. Begitu juga di negara kota
di belahan Romawi.
Prinsip demokrasi yang berkembang
di barat, meskipun mendorong keputusan mayoritas sebagai sebuah acuan (majority
rule), namun hak-hak individual dilindungi oleh negara. Sehingga, antara
democracy dan human rights seperti dua sisi dari koin mata uang yang sama.
Praktik demokrasi di barat saat ini dikenal dalam 1) demokrasi parlementer dan
2) demokrasi presidensial. Demokrasi parlementer dilakukan untuk memilih
perwakilan partai pada lembaga legislatif, yang kemudian membelah diri dalam
faksi (koalisi) penguasa, yang umumnya memerintah dengan seorang perdana
menteri dan faksi oposisi. Sistem ini berlaku umum di negara-negara di
eropa. Sedangkan di Amerika menjalankan sistem presidensial, di mana rakyat
memilih langsung presidennya.
Pembicaraan mengenai demokrasi,
selain hal di atas menyangkut juga hak-hak politik dan kebebasan rakyat untuk
berorganisasi, berkumpul, berekspresi/unjuk rasa, dan lain sebagainya, yang
dianggap sebagai bagian kebebasan sipil dan juga bagian dari kontrol rakyat
secara langsung atas jalannya kekuasaan negara/pemerintahan. "Balancing of
power" yang muncul dari masyarakat, dikenal dalam konsep "civil
society", yakni adanya kelompok-kelompok kepentingan dan kritis dari
masyarakat. Meskipun penyaluran kepentingan ini bisa saja dimuarakan melalui
kekuatan legsilatif juga.
Pertanyaan kita selanjutnya adalah
bagaimana demokrasi dan sejarah demokrasi kita? Lalu bagaimana Pancasila
memberi arah pada demokrasi itu? Dengan menjawab pertanyaan ini, kita dapat
meneliti sejauh apa korelasi nilai-nilai Pancasila dalam implementasi demokrasi
selama ini.
Dalam sejarah kita, sistem
pemerintahan yang relatif stabil di mulai sejak tahun 1959, ketika Bung Karno
mendapat kepercayaan besar dari militer dan berbagai komponen bangsa memimpin
secara presidensial atau dikenal dengan masa dekrit presiden 5 Juli 1959. Pada
tahun-tahun sebelumnya, sejak kemerdekaan, sistem pemerintahan jatuh bangun,
dan sibuk mempertahankan kemerdekaan serta berdebat arah Konstitusi kita.
Pemerintahan saat itu juga
dikendalikan oleh seorang perdana menteri, di mana Presiden terkesan hanya
simbol saja. Pada pemilihan umum pertama di Indonesia, 1955, demokrasi ini
dimaksudkan untuk memilih anggota DPR yang akan membentuk perdana menteri. Sukarno
sendiri, tercatat dalam antrian peserta pencoblos di kotak suara pada tahun
1955 itu.
Jadi praktik demokrasi pertama
kita sebenarnya bernuansa demokrasi liberal. Setelah dekrit 1959, membubarkan
Konstitusi dan juga akhirnya membubarkan DPR pada 1960. Untuk mengemban fungsi
legislatif, sesuai Konstitusi UUD45, Sukarno membentuk MPRS (Majlis
Permusyawartan Rakyat Sementata), DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong) dan DPAS (Dewan Penasehat Agung Sementara).
Dalam pandangan Sukarno, demokrasi
bangsa kita bukanlah demokrasi liberal ala barat, melainkan demokrasi terpimpin
(guided democracy). Dalam model ini, demokrasi bukan untuk membentuk sistem
pemeritahan yang liberal, melainkan pemerintahan yang sosialistik dengan
cita-cita negara yang juga sosialistik. "Guided Democracy" ini adalah
Implementasi dari persepsi bung Karno atas konstitusi kita saat itu. Namun,
dalam bagian sejarah sebelumnya, Bung Karno pernah mempunyai pikiran berbeda,
yakni pada pidato awalnya di KNIP/BPUPKI, yang mengatakan bahwa "majority
rule" itu adalah sebuah perlombaan yang positif dengan memperebutkan kursi
di parlemen (Syafrudin Prawiranegara, 1983). Artinya, di masa lalu, Bung Karno
pernah mempunyai dua konsepsi tentang demokrasi itu, yakni demokrasi liberal
dan sekaligus demokrasi terpimpin. Kaitan nilai-nilai Pancasila di sini tentu
sangat nyata karena Bung Karno sendiri kita anggap sebagai penemu Pancasila itu
sendiri. Artinya bagi Sukarno, ada ambivalensi atau dualisme ketika nilai-nilai
Pancasila dalam implementasi demokrasi berbeda dengan dataran idelanya.
Pada masa Orde Baru, demokrasi
berjalan juga dalam model yang mirip dari masa demokrasi terpimpin, di mana
Suharto melaksanakan pemilu yang dikendalikan dan menghasilkan komposisi
anggota DPR dan MPR yang juga dikendalikannya. Praktis,. meski pemilu
berlangsung sejak tahun 1971, secara periodik 5 tahunan, kontrol kekuasaan
tidak berada ditangan rakyat.
Di luar pemilu, kebebsan sipil
mengalami pengkerdilan juga di masa itu, baik itu hak-hak berorganisasi dan
berkumpul, hak menyatakan pendapat, dll. Bahkan, Suharto melakukan politik
ideologisasi dengan menterjemahkan Pancasila sesuai dengan pikirannya dan
keinginannya saja. Pikiran itu kemudian diindoktrinisasi kepada seluruh
aparatur negara dan mahasiswa dalam program P4 (Program Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila). Program yang mirip juga dilakukan Bung Karno dalam
Manipol-Usdek.
Dari masa Sukarno dan Suharto,
kita melihat bahwa demokrasi sama sekali tidak terjadi dalam pengertian
demokrasi yang ada di barat, sebagaimana kita ulas di atas. Pada masa kekuasan
Bung Karno, 1959-1965, sama sekali tidak ada pemilu dan pada masa Suharto,
pemilu berjalan dengan kendalinya. Sehingga, demokrasi dalam pengertian
partisipasi politik rakyat tidak terjadi sama sekali.
Adanya sila ke 4, Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawartan dan Perwakilan atau
dulu disingkat Musyawarah dan Mufakat menunjukkan secara konsep, demokrasi itu
sudah ada dalam sejarah masyarakat kita atau bagian dari sejarah masyarakat
tersebut, meski tidak seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, secara mayoritas,
Indonesia di masa lalu terdiri dari kerajaan-kerajaan maupun kesultanan, yang
belum menjalankan prinsip demokrasi, seperti Sriwijaya dan Majapahit.
Demokrasi secara fundamental
mensyaratkan adanya prinsip egalitarian dalam masyarakat. Mungkin penggalian
nilai demokrasi oleh "founding fathers" lebih merujuk nilai yang
hidup di masyarakat ketimbang pada kekuasaan politik yang pernah ada. Di
Minangkabau, misalnya, adanya jejak musyawarah dan mufakat dalam struktur
kekuasaan merupakan representasi minor untuk mengklaim universalitas nilai itu
ditingkat elit secara nasional.
Dengan pengalaman sejarah
Indonesia pra kemerdekaan, nilai-nilai demokrasi yang digali Bung Karno dan
founding fathers lainnya untuk sebuah sila Musyawarah dan Mufakat, menunjukkan
nilai yang hidup dalam budaya kita adalah demokrasi dengan pendekatan
Musyawarah alias konsultasi. Sebagai sebuah konsep, Musyawarah untuk Mufakat
merupakan cara berdemokrasi yang mengutamakan "menang untuk semua"
atau tidak ada yang kalah. Nilai individualistik dan "zero sum game"
atau "the winner take all" yang merupakan nilai demokrasi liberal
barat, tidak dikenal dalam demokrasi ala Musyawarah tersebut.
Bila kita cermati sampai masa
Suharto dan sebelumnya Sukarno, penerapan Musyawarah dan atau untuk Mufakat
belum menjadi fakta sejarah. Malah demokrasi liberal sebelum 1959, menghiasi
demokrasi di Indonesia. Ketika Bung Karno menolak demokrasi liberal, atas
dukungan militer kala itu, Bung Karno menerapkan demokrasi terpimpin, yang
dianggap sebagai masa non demkkratik sama sekali. Apalagi MPRS mengangkat Bung
Karno sebagai Presiden seumur hidup. Ketika Suharto mengklaim menerapkan
Demokrasi Pancasila, semua pengamat juga mencatat masa itu bukanlah pula masa
demokrasi.
Paska orde baru, yang sudah
berlangsung 21 tahun saat ini, sistem pemerintahan kita kembali menjadi
demokrasi liberal. Hal ini terkait dengan amandemen atas UUD45 dari tahun 1999
sampai dengan Augustus 2002. UUD45 lama yang sebelumnya menetapkan MPR sebagai
representasi rakyat dan Presiden sebagai mandataris MPR, karena dia dipilih
MPR, berubah total, dengan Presiden dipilih langsung oleh rakyat. DPR/DPRD
dipilih langsung juga, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dipilih langsung, utusan
golongan ditiadakan dan MPR tidak mempunyai kewenangan mutlak sebagai sumber
hukum.
Meski sistem presidensial,
kekuasan DPR sangat kuat, selain tidak bisa dibubarkan Presiden, DPR juga ikut
terlibat dalam menentukan panglima TNI, Kapolri dan Duta Besar, disamping
fungsi legislatifnya.
Alhasil, sejauh ini, konsep
Musyawarah dan Mufakat belum pernah kita alami secara sungguh-sungguh.
Melanjutkan pada pertanyaan kedua, apakah nilai-nilai Musyawarah dan Mufakat
itu sakral dan menginspirasi bangsa kita, perlu kita dalami lebih lanjut.
Pertama, apakah demokrasi dan Implementasi demokrasi itu mensyaratkan adanya
peradaban ala barat, yang individualistik, efisien, rasional, pasar bebas,
dlsb? Kedua, apakah demokrasi itu bersifat universal? Jika syarat demokrasi
harus seperti di barat dan berlaku universal, maka memang nilai-nilai Pancasila
tidak kompatibel dengan demokrasi. Namun, apabila syarat peradaban barat dan
syarat universal tidak perlu, maka demokrasi ala Indonesia yang bersumber dari
nilai-nilai Pancasila, dapat terus dicoba. Artinya apa? Artinya kita mencoba
mengembalikan azas Musyawarah dan Mufakat sebagai tiang demokrasi kita. Artinya
lebih lanjut, demokrasi yang bersifat langsung dan bebas selama ini
dikembalikan dengan model UUD45 Asli, yakni adanya model MPR, yang
mengendalikan fungsi fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif atau setidaknya
didekatkan kembali pada model demokrasi ala Musyawarah itu.
2.1.4 Pilkada
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sistem pemilihan pejabat publik yang banyak
digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Dalam buku Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Amandemen UUD 1945 (2010) karya Titik Triwulan, pemilu dianggap sebagai
lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi.
Dengan pemilu,
demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik
secara luas. Dalam Demokrasi Pancasila seperti di Indonesia, Pemilu sebagai
sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Sudah menjadi
kewajiban, pemerintahan demokrasi melaksanakan pemilihan umum dalam waktu yang
sudah ditentukan.
Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilandasi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 alinea keempat, yaitu: "...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat.." Perubahan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 mengatajan bahwa: "kedaulatan
berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia, pemilu
di Indoensia dilaksanakan secara langsung. Di mana rakyat memilih
wakil-wakilnya untuk duduk di badan-badan perwakilan rakyat, seperti: Presiden
dan wakil presiden DPR DPRD I DPRD II DPD Baca juga: Perbedaan Sistem Pemilu
Distrik dan Proporsional Menurut Pasal 22E ayat 1 UUD 1945, pemilu dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur serta adil. Langsung artinya
rakyat memilij wakilnya secara langsung sesuai hati nuraninya. Umum yaitu semua
warga negara yang sudah memenuhi persayarkat untuk memilih, berhak mengikuti
pemilu. Arti dari bebas adalah setiap warga negara bebas menentukan pilihannya
tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun. Sedangkan rahasia yaitu dalam
memberikan hak suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan data dan tidak diketahui
oleh pihak manapun.
Sementara itu
arti jujur menekankan bahwa setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, serta semua pihak harus bersikap
jujur. Asas adil, bahwa dalam penyelenggaraan pemilu peserta dan pemilih
mendapat perlakukan yang sama sesuai peraturan yang berlaku.
Tujuan pemilu Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, pemilu memiliki beberapa tujuan: Memungkinkan terjadinya
peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Melaksanakan kedaulatan rakyat
Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga negara Sesuai dengan apa yang
dicantumkan pada Pembukaan dan Pasal 1 UUD 1945 Indonesia menganut asas
kedaulatan rakyat. Sehingga pemilu merupakan kesempatan kepada warga negara
untuk melaksanakan haknya dengan tujuan: Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan
menjalankan kedaulatan yang dimiliki. Terbuka kemungkinan bagi warga negara
untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercaya oleh
pemilihnya.
2.2
Pembahasan
2.2.1 Implementasi Peran Generasi Muda)
Peran milenial sangat dibutuhkan sebagai agent of change dalam
berbagai hal, seperti salah satunya ialah politik. Namun,
jika diperhatikan pada saat ini minat milenial terhadap politik mulai
berkurang. Hal ini karena banyak orang memandang “politik” cenderung dengan
perebutan kekuasaan dan melihat politik sebagai sebuah lingkaran setan.
Perspektif seperti inilah yang perlu diubah oleh para milenial dan memutus
lingkaran setan tersebut. Begitu juga dengan masalah demokrasi di Indonesia,
hingga saat ini masih banyak generasi milenial yang apatis terhadap
perkembangan demokrasi di negara ini. Ini tentu saja disebabkan karena suatu
alasan.
Survei terhadap milenial yang telah dilakukan oleh Atma Jaya Institute for Public Policy (AJIPP) memperlihatakan
bagaimana pendapat para milenial mengenai demokrasi di Indonesia yang dinilai
masih buruk, bahkan beberapa dari mereka menyebutkan sangat buruk.
Alasan mengapa demokrasi di Indonesia dikatakan buruk ialah menurut 44
persen milenial karena adanya politisasi agama. Dengan hasil yang lain
mengatakan, karena adanya hoax (22 persen), korupsi (17 persen), radikalisme
(11 persen), kekuatan penguasa (1 persen), dan lain-lain (3 persen).
Dalam hal ini,
politisasi agama nilai memiliki pengaruh besar terhadap buruknya pelaksanaan
demokrasi di Indonesia. Agama sering kali dikaitkan dengan pelaksanaan
demokrasi, oleh para golongan tertentu sering dijadikan sebagai alat politik.
Isu politisasi
agama inilah yang menjadikan dampak buruk bagi demokrasi dalam negara yang
majemuk ini. Ditambah lagi dengan maraknya hoax yang sering diterima oleh
masyarakat, korupsi yang masih sangat banyak terjadi, radikalisme, dan kekuatan
dari penguasa.
Hal-hal seperti
inilah yang sering menjadi alasan utama mengapa para generasi milenial memiliki
minat yang terbatas pada demokrasi di negara ini, mereka cenderung menilai
bahwa demokrasi di Indonesia ini hanyalah sebatas politisasi agama, radikalisme,
dan kekuatan penguasa saja. Di balik hal itu, sebenarnya masih banyak hal yang
bisa dilakukan oleh para generasi milenial untuk membantu mewujudkan demokrasi
Indonesia yang lebih baik, agar politik dinegara ini tidak lagi selalu
disalahgunakan oleh suatu golongan yang mencari kesempatan untuk mendapatkan
jabatan, kekuasaan, ataupun demi mendapatkan uang.
Karena pada
dasarnya hakikat demokrasi itu sendiri ialah berasal dari rakyat, seperti yang
di katakan oleh Sidney Hook “demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana
keputusan penting pemerintahan yang didasarkan pada suatu kesepakatan mayoritas
yang tercipta dari suara rakyat”. Demokrasi memang seharusnya tercipta dari
suara rakyat bukan suara suatu golongan tertentu.
Untuk
mengurangi hal-hal buruk itu, banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan
memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini. Para milenial ini adalah generasi
yang sangat mahir dalam menjalankan teknologi. Oleh karena itu, sangat
diperlukan kesadaran oleh setiap individu-individu untuk melakukan
perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat sekitar maupun di dunia
politik dan yang lainnya. Karena kelak yang akan memimpin dan membangun
negara ini menjadi lebih baik selanjutnya adalah mereka para milenial. Perlunya
kesadaran dari generasi milenial itu sangat amat penting itu membangun masa
depan bangsa ini.
2.2.2
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam pilkada Serentak di
era pandemic covid-19
Nilai-Nilai
Kebangsaan diangkat dan dipersepsikan dari nilai-nilai yang telah hidup dari
khasanah budaya Indonesia berabad-abad lamanya. Karenanya nilai itu telah
menjadi bagian dari ciri dan identitas bangsa, serta menjadi cerminan sikap dan
tata laku keseharian. Sebuah perpaduan budaya-budaya lokal yang berkembang di
seluruh wilayah tanahair dan memuat Nilai-Nilai yang mampu mengakomodasikan
serta mengadaptasi bentuk-bentuk perbedaan di luar dirinya atau di luar
komunitas budayanya. Dengan cara berpikir sintesis, sebagaimana cara berpikir
orang Timur (budaya Timur), berbagai ragam nilai budaya lokal itu disinergikan
atau diselaraskan, untuk kemudian diletakkan sebagai dasar bagi bangunan negara
yang dibentuk dan didirikan. Nilai-nilai budaya itu pun disepakati oleh segenap
elemen bangsa Indonesia sebagai ikrar atau semboyan hidup bersama, yaitu
Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, yang digambarkan dengan lambang sosok Burung
Garuda (menyengkeram pita berseloka).
Pancasila sebagai dasar negara, ideologi
bangsa, dan pandangan hidup bangsa sejatinya harus mampu memandu dan menjawab
segala macam tantangan dinamika kehidupan bangsa. Termasuk saat menghadapi
pandemi Covid-19, yang telah membawa perubahan drastis dan dramatis dalam
segala aspek kehidupan bangsa, tidak hanya kesehatan. Agar NKRI tidak
"ambyar" oleh pandemi Covid-19, maka seluruh komponen bangsa wajib
memahami, menghadirkan, menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila
dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam memasuki peradaban baru, yang
disebut era new normal (kenormalan baru). Diksi baru new normal yang disokong
pemerintah, saat ini masih dimaknai beragam oleh publik bahkan ada yang saling
bertentangan terkait teks dan konteksnya. Sebagaian opinion leader bangsa
sedang menginterpretasikan apa itu new normal di semua bidang kehidupan.
Di kehidupan normal baru, kebiasaan dan
nilai baru bakal menggantikan kebiasaan lama setelah perubahan dramatis itu
terjadi. Oleh sebab itu, para pejabat otoritatif penentu kebijakan, akademisi,
tokoh politik, dan opinion leader mencoba menginterpretasi dan mengonstruksi
makna new normal dalam tataran kebijakan dan implementasinya tentu dengan acuan
utamanya adalah protokol kesehatan. Maka dari itu, perlu kehadiran strategi
kebangsaan yang didasari nilai Pancasila dalam wujud nilai gotong-royong
segenap komponen bangsa untuk bersama-sama menghadapi setiap masalah bangsa.
Gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa
dilandasi oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan
keadilan yang merupakan saripati nilai-nilai Pancasila. Adalah tugas kita
semua, mengaktualkan nilai gotong royong dalam semua dimensi kehidupan, agar
Pancasila mampu hadir disetiap dinamika perkembangan zaman. Gotong-royong juga
harus menjadi paradigma normal baru, yang merupakan cara berpikir yang memandu
perilaku untuk menanggulangi masalah dengan mengadaptasi nilai baru, realitas
baru yang senantiasa berubah dinamik.
Pada
tahun 2020 di beberapa daerah akan dilaksanakan Pilkada. Tentunya pelaksaan
Pilkada tahun ini berbeda dikarenakan situasi adanya pandemic Covid-19.
Kualitas demokrasi menjadi salah satu yang dipertaruhkan dalam pelaksanaan
Pilkada 2020 di era new normal.
Pasalnya, suksesi dalam penentuan pemimpin daerah di kala pandemi dapat
terhambat oleh ancaman penyebaran virus Corona. Pemerintah, DPR dan
Penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP pada rapat dengar pendapat yang
dilaksanakan pada 23 Mei 2020 telah memutuskan kelanjutan tahapan Pilkada
serentak pada 9 Desember 2020.
Keputusan
tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa penyelenggara Pemilu dapat
menggunakan protokol kesehatan akibat pandemi Covid-19, namun juga tetap
menjaga kualitas demokrasi lokal pemilihan.
New Normal atau normal baru merupakan suasana
kehidupan atau prilaku atau kebiasaan baru yang saat ini menjadi ngetren
diperbincangkan. Munculnya istilah ini dampak dari wabah pandemi Covid-19
(corona) yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Substansi dari New Normal itu
sendiri berupa lahirnya kebiasaan baru sebagai bentuk pencegahan akan virus
corona seperti menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah, mencuci
tangan pakai sabun di air yang mengalir, social distancing (menjaga jarak
sosial/menghindari kerumunan) dan rajin berolah raga guna meningkatkan imun
tubuh agar tidak mudah terpapar virus.
Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi memang tidak
mudah. Hal ini dikarenakan Pemilu harus mengelola dua aspek sekaligus, yakni
teknis pelaksanaan dan ketaatan protokol kesehatan. Pasalnya, hal
tersebut dibutuhkan untuk menjamin proses pilkada berlangsung dalam situasi
terkendali. Sehingga, ajang pilkada tersebut tidak menciptakan kluster positif
Covid-19 baru.
Dalam pelaksanaan Pilkada harus ada kesetaraan warga
negara dalam penerapan kontrol. Selain itu, kesetaraan politik yang dimiliki
seluruh warga adalah prinsip pokok dari demokrasi. Bila berkaca dari pilkada
yang diselenggarakan Singapura, negara tersebut memperpanjang waktu pemilihan.
Tapi, apabila diterapkan di Indonesia akan terjadi berdebatan legalitas bila
tidak dilakukan perpanjangan waktu tanpa ada landasan hukum.
Pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat beradaptasi
dengan kenormalan baru. Sekalipun Pilkada 2020 akan dilaksanakan di tengah
kenormalan baru, namun tentu saja pelaksanaan demokrasi harus mengutamakan
kualitas. Mulai dari proses regulasi, integritas penyelenggara, pengawasan,
harus menjadi perhatian bersama.
Pilkada yang dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesungguhnya merupakan sarana
untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Paling tidak ada empat hal yang
bisa dilakukan untuk tetap menjaga kualitas demokrasi di Era Pandemi Covid-19:
1. Menjaga kesehatan para penyelenggara
pemilu, maka diperlukan adanya penguatan regulasi yang mengatur tentang hal ini
seperti pemeriksaan kesehatan secara gratis yang dilakukan setiap dua pekan
sekali, melakukan kerja sama baik dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS
Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi penyelenggara Pemilu.
2. Memaksimalkan pendidikan pemilih di
tengah situasi New Normal dengan merilis persiapan tahapan Pilkada secara
kontiniu termasuk desain penyederhanaan tahapan melalui media sosial, radio,
televisi, penyebaran leaflet atau kelas online. Sejauh ini KPU sendiri selalu
melakukan penginformasian kepada publik perihal dinamisasi Pilkada.
3. Mendorong pemerintah daerah agar melakukan
penanganan Covid-19 dengan melibatkan representasi kelompok masyarakat seperti
kepala desa dan RT/RW setempat sehingga bantuan sosial untuk warga terdampak
dapat tepat sasaran. Dalam kondisi ini kelompok tersebut juga dapat ikut
mengawasi apakah ada potensi politisasi yang diakukan termasuk pengawasan
Aparatur Sipil Negara (ASN).
4. Melakukan identifikasi kepada calon
kepala daerah/pejawat yang melakukan politisasi bansos kepada masyarakat.
Apabila terbukti, segera laporkan kepada pihak berwenang atau Bawaslu setempat
untuk dilakukan proses penanganan pelanggaran, karena mempolitisasi bantuan
sosial untuk kepentingan politik adalah kejahatan yang luar biasa.
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1
Kesimpulan
1. Dengan
kemampuan yang dimiliki di dunia teknologi dan sarana prasarana yang ada,
generasi milenial ini memiliki peluang yang sangat banyak atau potensi agar
mampu berada didepan dari generasi yang sebelumnya. Dengan adanya
teknologi mereka mampu untuk melakukan pengawasan (controlling) terhadap
jalannya pelaksanaan demokrasi.
2. Meningkatkan
kesadaran oleh setiap individu-individu khususnya generasi milenial untuk
melakukan perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat sekitar maupun di
dunia politik dan yang lainnya. Karena kelak yang akan memimpin dan
membangun negara ini menjadi lebih baik selanjutnya adalah mereka para
milenial.
3.
Penyelenggaraan
Pilkada di tengah pandemi memang tidak mudah. Hal ini dikarenakan Pemilu harus
mengelola dua aspek sekaligus, yakni teknis pelaksanaan dan ketaatan protokol
kesehatan. Pasalnya, hal tersebut dibutuhkan untuk menjamin proses
pilkada berlangsung dalam situasi terkendali. Sehingga, ajang pilkada tersebut
tidak menciptakan kluster positif Covid-19 baru.
4.2
Saran
1. Pemerintah
mulai membuka ruang publik melalui media sosial, dengan mulai menyuarakan
pentingnya peran milenial dalam terwujudnya pelaksanaan demokrasi yang lebih
baik.
2. Untuk para
generasi milenial mari kita menghindari golput, dengan mengkampanyekan hastag
yang positif pada media sosial. Media sosial bisa menjadi alat untuk
menyuarakan itu semua di zaman sekarang ini. Sebelum dilakukan itu semua, tentu
saja langkah awal yang perlu dilakukan adalah memunculkan kesadaran dalam
masing-masing individu bahwa sebagai masyarakat Indonesia kita harus peduli
terhadap negara ini dan tidak menjadi individu yang apatis terhadap politik.
3. Mari menjadi pahlawan untuk melindungi
diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan. Berdamai bukan berarti menyerah,
melainkan beradaptasi menghadirkan peluang terbaik untuk bertahan hidup,
kemudian bangkit dan menang lawan Covid-19.
DAFTAR PUSTAKA
1. https://www.rmoljabar.id/implementasi-demokrasi-yang-berdasarkan-nilai-nilai-pancasila
4. UU NRI TAHUN
1956
6.
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Materi%20PKn%20(2)%20(1).pdf
No comments:
Post a Comment